Apa yang anda ketahui tentang Metode Teknik sampling

Apa yang anda ketahui tentang metode teknik sampling?........

Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportinate statified random sampling dan cluster sampling (area sampling). Sedangkan non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri sampling sistematis, , sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, sampling jenuh dan snowball sampling.

Adapula pengertian teknik sampling yaitu Teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Metode sampling banyak menggunakan teori probabilitas dan teori statistika.

Tahapan sampling adalah:

• Mendefinisikan populasi hendak diamati
• Menentukan kerangka sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin
• Menentukan metode sampling yang tepat
• Melakukan pengambilan sampel (pengumpulan data)
• Melakukan pengecekan ulang proses sampling

Menurut Eriyanto penulis buku teknik sampling terbit cetakan I, Juni 2007, ada dua pokok persoalan untuk memperoleh sampel. Pertama, bagaimana metode teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang bagaimana yang bisa menggambarkan representasi masyarakat. Kedua, menentukan jumlah sampel. Berapa jumlah sampel yang ideal sehingga menjamin hasil sampel dan representastif untuk mewakili suara populasi masyarakat yang ada.

Dua pokok persoalan cara penarikan sampel ini menjadi pokok bahasan buku Teknik Sampling Opini Publik (2007) ini. Survei politik atau survei apapun berbeda dengan sensus. Taruh kata populasi yang diteliti 2 juta orang, misalnya, dalam survei pelaku cukup mengambil 200 orang yang ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu, sementara dalam sensus 2 juta orang harus didatangi.

Metodologi survei yang dibahas dalam buku ini dikiaskan dengan mencicipi makanan. Bila kita ingin menduga rasa sekarung jeruk, tentu tidak perlu mengupas semuanya, cukup mencicipi satu buah. Demikian halnya untuk merasakan sayuran sekuali, tidak perlu semangkuk, cukup sesendok kuahnya saja. Dengan 1 buah jeruk dan 1 sendok sayuran kita sudah bisa mendapatkan informasi tentang rasanya yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah akan makan jeruk dan sayur itu atau tidak. Demikian juga dengan survei opini publik.

Meskipun penelitian menggunakan sampel, sampel itu akan dipakai sebagai alat untuk menduga berapa nilai populasi. Jika dalam survei Partai Golkar, misalnya, memperoleh 50 persen suara, maka dapat diduga dalam Pemilu akan memperoleh 55 atau 45 persen (hlm. 5). Dengan pendugaan ini, survei popini publik sangat berguna bagi siapapun. Ia bisa digunakan untuk melihat apa yang dipikirkan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan data survei opini publik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Partai politik atau elit politik juga membutuhkan data itu agar bisa menyusun strategi politik yang benar. Tentu saja untuk melakukan pendugaan dengan teknik penarikan sampel harus dilakukan dengan benar (metodologis). Salah satu syarat penarikan sampel adalah harus dilakukan secara acak atau random secara sederhana, sistematis, stratifikasi, klaster, bertahap, atau kewilayahan.

Dengan cara acak semua anggota yang akan didata memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tentang metode survei acak dapat dilihat pada halaman 73 sampai dengan 155. Buku ini merupakan referensi pertama tentang survei opini publik berbahasa Indonesia karya orang Indonesia dengan referensi beragam.

Seberapa pentingnya sebuah birokrasi di Pemerintahan

Saya yang bekerja di sebuah Instansi Pemerintah yang bertempat di Kota Jakarta. Pada awalnya saya tidak mengenal sebuah birokrasi karena pada awalnya saua bekerja di sebuah bank swasta yang dimiliki oleh Singapura.Oleh karena itu saya akan membahas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan birokrasi? Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak 'lucu' pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja. Mengapa demikian ?

Di dalam pendekatan institusional (kelembagaan), khususnya di dalam skema, tercantum 'lalu-lintas' administrasi negara dari eksekutif 'turun' ke Kebijakan Administrasi, lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilih. Artinya, setiap kebijakan setiap kebijakan negara yang yang diselenggarakan pihak eksekutif diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi negara, di mana pelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal badan-badan seperti Departemen, Kanwil, Kantor Kelurahan, Kantor Samsat, di mana kantor-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat langsung berhubungan dengan masyarakat.

Peran Birokrasi dalam Pemerintahan :

Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :

1. Administrasi
Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

2. Pelayanan
Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

3. Pengaturan (regulation)
Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

Pada Kalimat diatas itu bisa disimpulkan bahwa Birokrasi sangat mempunyai peranan penting dalam 'kehidupan' pemerintahan. Dalam model pemerintahan, birokrasi dan pemerintah mengarahkan, melakukan pemberdayaan masyarakat, saling bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik, digerakkan oleh misi yang ditetapkan oleh negara bukan aturan yang dibuat sendiri, menghasilkan pendanaan bukan menunggu anggaran, dikendalikan oleh warga negara pembayar pajak, memeperhatikan tabungan, mencegah daripada mengobati, melakukan kerja kelompok bukan kerja individu dan memperhatikan kemauan pasar atau publik. Jadi Kepemerintahan tidak dipandang sebelah mata lagi. Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya yang tidak terjadi pungutan liar. PNS perlu memberikan informasi dan tranparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggung jawabnya lewat dengar pendapat dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi.


Jurnal atau tulisan yang serupa adalah :
- PENTINGNYA MANAJEMEN BIROKRASI PROFESIONAL
UNTUK MENGATASI KEMUNDURAN BIROKRASI DALAM
PELAYANAN PUBLIK oleh Agus Suryono - FIA Unibraw
http://bankskripsi.com/pentingnya-manajemen-birokrasi-profesional-untuk-mengatasi-kemunduran-birokrasi-dalam-pelayanan-publik.pdf.doc.htm/comment-page-1